Tingkatkan Pelayanan, Sekda Minta SKPD Siapkan Kotak Pengaduan

Pelita Ekspres | Senin, 05 Maret 2018 | Dibaca: 85 | Daerah

(pelitaekspres.com)-WAYKANAN--Bertempat di Aula PKK Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan, Sekretaris Daerah Kabupaten, Saipul,S.Sos.,M.I.P memimpin rapat Persiapan Penilaian Keputusan Terhadap Standar Pelayanan Publik Tahun 2018, Senin (05/03/2018).

Pada rapat tersebut Saipul didampingi Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Firdaus,SE., Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Drs.Juanda,M.M dan Inspektur Daerah Kabupaten, Dra.Gantina,S.Pt.

Dalam arahannya, Alumni SMAN 1 Tanjung Karang 1990 itu mengatakan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki pelayanan publik agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat tanpa memandang status sosial.

“Ketika kita sudah memahami tugas pokok dan fungsi dari pelayanan yang dimiliki, maka dalam melakukan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat akan terlaksana secara maksimal tanpa ada hal-hal yang tidak seharusnya. tempat tunggu, tempat layanan dan toilet juga menjadi bentuk pelayanan publik yang harus dimaksimalkan”,Ujar Saipul.

Untuk itu, Lanjut Sekda Wisudawan Terbaik III Program Pasca Sarjana Fisip Unila itu, perlu dipahami UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik agar SKPD yang memiliki Pelayanan Publik dapat menjalankan pelayanannya dengan maksimal.

“Buat kotak pengaduan tentang pelayanan yang ada di dinas-dinas agar dapat menjadi tolak ukur untuk pelayanan yang telah diberikan selama ini”, Lanjut Saipul

Tampak hadir pada rapat tersebut  unsur Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perhubungan, Dinas PP, PA, Dalduk dan KB, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kesehatan, Badan Kepegawaian dan SDM, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daeran, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bagian Organisasi, Camat Baradatu dan Blambangan Umpu.

Diketahui, rapat tersebut dilakukan guna meningkatkan pelayanan SKPD terkait dengan penilaian yang akan dilakukan oleh Ombudsman pada bulan April sampai Juni 2018, dalam rapat tersebut juga dilakukan pemaparan berbagai pelayanan yang ada pada dinas-dinas yang memiliki pelayanan publik.(komnf)