(pelitaekspres.com) – INDRAMAYU – Setiap  proyek pembangunan Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Konstruksi Gedung dan Lain-lainnya. Peraturan ini mengatur mengenai K3 Konstruksi di Indonesia dan mewajibkan seluruh pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi untuk mematuhi ketentuan-ketentuan dalam peraturan tersebut.

Sejak hari kamis 12 juni 2024 lingkungan inspektorat Kabupaten Indramayu dilakukan kegiatan pekerjaan pembangunan, pelestarian dan pemanfaatan pembongkaran bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah/kota. Kegiatan bersumber dari dinas  pekerjaan umum dan penataan ruangan (PUPR) Indramayu, dengan nilai kontrak Rp. 3.450.837.530.00, sumber dana APBD KAB. INDRAMAYU TA.2024 yang di kerjakan oleh CV.  ANA LIA.

Dari awal memulai pekerjaan kamis 12 juni 2024 sampai saat ini berita di terbitkan pekerjaan yang di kerjakan oleh CV. ANA LIA mengabaikan keselamatan kerja (K3). Dilokasi pekerjaan tersebut saat awak media menanyakan siapa petugas lapangan dan petugas safety (K3) yang di tunjuk oleh CV. ANA LIA para pekerja dan mandor yang sedang mengerjakan proyek tersebut  menjawab tidak tahu siapa orangnya.

Jika dilihat dari syarat kualifikasi yang ada di sistem LPSE Indramayu nama tender pembangunan gedung kantor Inspektorat Kabupaten Indramayu kode RUP 48630413 sumber dana APBD  tertuang petugas K3 Kontruksi mempunyai SKT atau SKK petugas K3 kontruksi.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 juga diatur sanksi bagi pihak-pihak yang melanggar ketentuan K3 Konstruksi, seperti denda dan pencabutan izin usaha. Hal ini menunjukkan bahwa K3 Konstruksi bukan hanya penting untuk menjaga keselamatan dan kesehatan para pekerja, tetapi juga merupakan kewajiban yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi.

CV ANA LIA tidak hanya mengabaikan keselamatan kerja (K3) saja akan tetapi perlu di pertanyakan apakah CV ANA LIA menugaskan petugas keselamatan kerja (K3) yang tertera diaturan syarat lelang tender di LPSE atau hanya sekedar syarat belaka untuk memenangkan lelang tender perkerjaan tersebut dan tidak ada petugas  safety (K3) di lapangan.

Sementara itu, dari pihak PUPR Indramayu selaku pemberi pekerjaan tersebut tidak bisa di hubungi oleh awak media baik di kantor dinas PUPR Indramayu maupun via telfon untuk memberikan penjelasan kepada awak media atas tindakan atau pengontrolan di lapangan pekerjaan yang di lakukan CV ANA LIA tersebut. (Wira Hadiyono)

Tinggalkan Balasan